Menteri Pertanian RI Laksanakan Kunjungan Kerja di Kabupaten Karimun
Karimun – Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP, melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (19/01/2026). Kunjungan ini dalam rangka meninjau langsung penanganan dan pengawasan komoditas pangan di wilayah perbatasan, khususnya terkait pengungkapan kasus penyelundupan beras.
Menteri Pertanian RI beserta rombongan tiba di Kabupaten Karimun dan disambut oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo., S.A.P., M.M., CHRMP., Danrem 033/Wira Pratama Brigjen TNI Bambang Herqutanto, Dandim 0317/TBK Letkol Inf Andit Pranata, S.I.P, Bupati Karimun Ing. H. Iskandarsyah, serta unsur Forkopimda dan pejabat instansi terkait lainnya.
Selanjutnya, rombongan melanjutkan kegiatan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertanian RI menerima paparan dari Bea dan Cukai serta Badan Karantina terkait pengawasan lalu lintas komoditas pangan. Menteri Pertanian RI juga meninjau gudang penyimpanan beras hasil pengamanan aparat terkait, yang diduga merupakan bagian dari upaya penyelundupan sekitar 1.000 ton beras dari wilayah Kepulauan Riau dengan tujuan distribusi ke luar daerah.
Pada kesempatan itu, Menteri Pertanian RI menegaskan agar pelaku penyelundupan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, mengingat Indonesia telah secara resmi mengumumkan capaian dan komitmen menuju swasembada pangan. Praktik penyelundupan dinilai dapat merugikan petani dalam negeri serta mengganggu stabilitas dan ketahanan pangan nasional.
Menteri Pertanian RI juga mengapresiasi sinergi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Karantina, TNI-Polri, serta instansi terkait lainnya dalam upaya pengawasan dan penindakan komoditas pangan ilegal, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Riau yang menjadi pintu masuk arus barang dari luar negeri.
Kodim 0317/TBK menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam rangka menjaga stabilitas wilayah, melindungi petani lokal, dan mendukung ketahanan pangan nasional.
