Zonasi Kelistrikan Menyengsarakan Rakyat

Saat ini telah dibangun SPBE di Kabupaten Karimun yang posisinya di pulau Karimun Besar yang merupakan pusat pemerintahan dan SPBE ini telah diresmikan Bupati Karimun pengoperasiannya pada tanggal 6 Juni 2024. Pada momen peresmian ini masyarakat karimun sangat senang meyambutnya karena dengan beroperasinya SPBE ini maka kelangkaan gas LPG 3 kg tidak akan langka lagi dan harganya bisa sama seperti kota besar Batam, dimana harga saat ini cukup mahal yaitu Rp. 25.000 pertabung isi ulang sementara harga di Batam pertabung isi ulang hanya Rp. 21.000. namun ternyata harapan masyarakat ini pupus sudah ternyata SPBE belum dapat beroperasi sebagaimana yang diimpikan dikarenakan tiadanya listrik untuk mengoperasikan SPBE ini. Pemda karimun sudah koordinasi dengan PT PLN UP3 Tanjung Pinang terkait hal ini namun dikarenakan PT Palugada Karimun Sejahtera yang merupakan pemilik SPBE bersubsidi ini berada pada Wilus Zona I PT Soma Daya Utama (PT SDU) yang mengakibatkan PLN tidak diperkenankan mengaliri atau menambah daya listrik sesuai kebutuhan SPBE sehingga dapat beroperasi. Karedama meyampaikan bahwa pemegang wilus yang dapat menyediakan pembangkit dan menyambungkan daya listrik kepelanggannya sesuai luasan koordinad yang menjadi kewenangannya. Hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya penundaan pengoperasian SPBE ini. Kami telah koordinasi dengan pihak PLN UP3 Tanjung Pinang, pihak mereka bersedia menambah daya listrik ke SPBE, namun harus ada surat pernyataan dari pihak pemegang wilus yaitu PT SDU yang memperblehkan PLN mengaliri listrik ke SPBE tersebut sehingga tidak ada tuntutan dibelakang hari. Dari niat baik PLN membantu masyarakat, PLN telah memasang jaringan TM serta panel dan kelengkapan lainnya hingga kelokasi SPBE, sehingga ketika PLN mendapatkan persetujuan tersebut, maka PLN tinggal mengkonektingkan saja dan SPBE langsung beroperasi. Dikarenakan semakin parahnya kelangkaan sudah barangtentu masyarakat menyalahkan Bupati Karimun akan masalah ini, padahal permasalahannya adalah karena Wilus kelistrikan saja, sehingga Kabid. ESDM Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan ESDM Karimun menyampaikan kepada masyarakat bahwa jika Kementerian ESDM tidak merespon terkait kelistrikan di Kabupaten Karimun, itu berarti Kementerian ESDM tidak menganggap bahwa Karimun bagian dari Indonesia. Pemda Karimun lewat Kabid ESDM Vandarones Purba koordinasi langsung dengan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan pada hari Mingga tanggal 16 Juni 2024 melalui pesan whashap Pak Dirjend Ketenagalistrikan untuk bertemu pada hari Rabu siang tanggal 16 Juni 2024 di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Namun setelah sampai dilokasi, Pak Dirjend menyampaiakan bahwa beliau masih Raker dengan Menteri ESDM di DPR maka mengutus Direktur Teknik mewakilinya untuk rapat dalam membahas wilus yang memusingkan ini. Kemudian pertemuan tetap dilakukan yang dipimpin oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Ir. Mohamad Priharto Dwinugroho, M.S.E. dengan kesepakatan dalam rapat menghasilkan beberapa point diantaranya: