Sempenanusantaranews.com, 17 orang yang terdiri dari Ketua RW dan RT, Kader Dasawisma, warga masyarakat, yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Korban Desil (KMKD), mendatangi DPR RI di Senayan, Jakarta (16/09).
Kedatangan mereka diterima langsung oleh Fraksi PDI Perjuangan. Dalam pertemuan ini, KMKD menyampaikan aspirasinya terkait dampak desil yang tidak sesuai fakta di lapangan, serta potensi rawan konflik di masyarakat.
Ketua KMKD, Deny Windayana, menyampaikan bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini dirasa masih lemah, ditambah kebutuhan hidup sehari-hari dan masih harus di bebani status desil yang sangat tidak sesuai fakta di lapangan.
“Akibatnya banyak warga yang seharusnya mendapat bantuan berupa bansos ataupun bantuan pendidikan, malah tidak mendapatkan haknya dari negara” katanya. Deny menegaskan bahwa aspirasi KMKD ini mewakili seluruh rakyat Indonesia yang desilnya bermasalah. “Kami akan terus berjuang sampai persoalan desil ini benar-benar beres dan adil bagi masyarakat Indonesia yang masih miskin tapi dianggap kaya oleh negara” tegasnya.
Rangga, Koordinator Wilayah KMKD Jakarta Barat, menilai penentuan desil saat ini seperti dibuat asal-asalan, hal ini membuat resah di masyarakat. “Ada warga yang rumahnya masih ngontrak dan buruh harian lepas masuk desil 6-10 karena dianggap punya sebuah PT. ini kan aneh,” terangnya.
Icih, Ketua RW di Kota Bambu Selatan juga mengeluhkan dampak ketidaksesuaian desil. “Kami yang jadi Ketua RT dan Ketua RW juga kena imbasnya. Kami dicurigai bahkan sampai dimusuhi warga karena disangkanya ikut menentukan desilnya. Jadi kita ini juga korban desil.” keluhnya. Hal serupa juga disampaikan Muhayanah, salah seorang Kader Dasawisma di wilayahnya. “Kita disangka pilih-pilih orang” ujarnya.
Ayumseha, warga yang desilnya tercatat di 6-10 mengaku kebingungan untuk mengurus perubahan desil. “Saya sudah pake aplikasi Sanggah juga ga ada perubahan. Saya ke Kelurahan, Kecamatan, bahkan sampai Walikota, katanya yang bisa mengubah desil adalah Kemensos. Udah mondar-mandir keluar ongkos juga tapi tidak ada hasilnya.” tuturnya.
Selly Andriany, dari Komisi VIII DPR RI, menyampaikan kesanggupannya memperjungkan aspirasi dari KMKD ini untuk diteruskan dalam sidang komisi. “Kami bersama seluruh jajaran Fraksi PDI Perjuangan selalu membuka diri pada setiap aspirasi yang disampaikan kepada kami. Dan pastinya PDIP mau berdiri bersama rakyat untuk memperjuangkan aspirasi ini sampai tuntas” tandasnya.
Dalam pertemuan ini dihadiri pula oleh Marinus Gea Komisi XIII, Maria Lestari Komisi VII, Charles Honoris dan Obet Rumbruren dari Komisi IX,
Edi Wuryanto Kapoksi, dan Hj Eko Kurnia Ningsih Komisi XII
