Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperkuat pengelolaan usaha, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pemasaran agar mampu bersaing serta berkembang.
Hal tersebut disampaikan Amsakar saat membuka Workshop UMKM Penerima Subsidi Margin Kota Batam di Hotel Nagoya Hill, Lubuk Baja, Selasa (20/10/2026). Dalam kegiatan bertema Menuju UMKM Naik Kelas: Berdaya Saing, Pintar Kelola, Berani Tumbuh, dan Amanah Angsuran itu, Amsakar juga menyerahkan secara simbolis plakat bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pelaku UMKM penerima program pembiayaan.
Amsakar mengatakan, pembangunan daerah tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan fisik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pelaku UMKM, juga menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan daerah
Pembangunan itu prinsipnya tiga hal, yakni mengadakan yang belum ada, meningkatkan yang sudah ada, dan memberdayakan komunitas atau masyarakat yang berada pada posisi marjinal. Pemberdayaan UMKM adalah jalan utama agar usaha rakyat bisa bangkit dan tumbuh seiring dengan industri besar,” ujar Amsakar.
Menurutnya, ada lima aspek yang perlu diperkuat agar UMKM Batam mampu bersaing dan terhubung dengan ekosistem industri daerah. Kelima aspek tersebut meliputi tata kelola usaha, kapasitas SDM, akses permodalan, kualitas produk dan kemasan, serta pemasaran.
Amsakar juga memaparkan sejumlah indikator makro ekonomi Batam. Pada semester I 2026, pertumbuhan ekonomi Batam tercatat sebesar 7,28 persen, sementara tingkat kemiskinan pada 2025 turun menjadi 3,81 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam juga mencapai 83,8.
Selain itu, nilai investasi Batam pada semester I 2026 mendekati Rp40 triliun. Menurut Amsakar, kondisi tersebut menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi daerah
memanfaatkan pembiayaan secara optimal, mengelola usaha dengan sungguh-sungguh, serta memenuhi kewajiban angsuran sesuai ketentuan. Pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan pemasaran digital untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, termasuk wisatawan dan pelaku usaha yang beraktivitas di Batam.
Sementara itu, Direktur Bank Riau Kepri (BRK) Syariah, Helwin Yunus, mengatakan program pembiayaan subsidi margin hasil kerja sama Pemerintah Kota Batam dan BRK Syariah telah memberikan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro sejak diluncurkan pada Juni 2026.
Hingga pertengahan Oktober 2026, program dengan subsidi margin 0 persen dan plafon pembiayaan maksimal Rp20 juta per pelaku usaha tersebut mencatatkan outstanding pembiayaan lebih dari Rp1,1 miliar. Capaian itu diharapkan terus meningkat seiring bertambahnya pelaku usaha yang memanfaatkan program tersebut.
“Program subsidi margin ini merupakan wujud sinergi Pemko Batam dan BRK Syariah sebagai perantara keuangan berbasis syariah. Kami optimistis akses permodalan ini mampu meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja informal, serta memperkuat daya saing produk UMKM lokal,” kata Helwin.
Melalui program pembiayaan subsidi margin, dukungan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan pembekalan pengelolaan usaha, Pemko Batam berharap pelaku UMKM semakin mampu mengembangkan bisnis secara profesional, memperluas pasar, dan berkontribusi terhadap penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan. *
