Polemik mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan pada 6 Oktober 2026 dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Ada beberapa hal yang perlu dibedakan agar masyarakat tidak mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan informasi di media sosial.
Pertama, soal putusan MK.
MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan dalam persidangan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang digunakan sebagai dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat.
Namun, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden. Permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum, dan MK menyatakan persoalan pemenuhan syarat calon tersebut berada pada ranah lembaga yang memiliki kewenangan menilainya.
Kedua, ada penjelasan dari Kemendikdasmen.
Dalam persidangan, Kemendikdasmen menjelaskan bahwa surat keterangan penyetaraan bukanlah ijazah yang diterbitkan pemerintah Indonesia. Surat tersebut merupakan dokumen administratif yang menerangkan hasil penilaian kesetaraan pendidikan luar negeri.
Menurut keterangan kementerian, dokumen yang dinilai pada 2019 tidak hanya berasal dari satu dokumen, tetapi mencakup riwayat pendidikan Gibran dari SMP Negeri 1 Surakarta, Orchid Park Secondary School di Singapura, dan UTS Insearch di Australia. Penilaian tersebut kemudian dinyatakan setara dengan peminatan akuntansi dan keuangan pada jenjang SMK.
Ketiga, ada persoalan mengenai proses verifikasi.
KPU dalam persidangan menyatakan dokumen persyaratan Gibran ketika pencalonan telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat. Di sisi lain, MK memberikan catatan mengenai bukti pendidikan luar negeri yang menjadi dasar surat penyetaraan tersebut.
Di sinilah letak persoalan yang penting untuk dipahami masyarakat: apakah dokumen yang digunakan pada saat pendaftaran memang telah memenuhi seluruh ketentuan hukum, dan apakah proses verifikasinya sudah dilakukan dengan standar yang semestinya?
Kemudian pada 7 Oktober 2026, muncul pula laporan ke Bareskrim yang mempersoalkan surat keterangan penyetaraan tersebut. Tetapi perlu ditegaskan, laporan atau pengaduan adalah tuduhan yang masih harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.
Karena itu, menurut saya, masyarakat tidak perlu terburu-buru mengambil kesimpulan:
Jangan langsung mengatakan ijazah palsu.
Jangan pula langsung mengatakan tidak ada masalah.
Yang lebih penting adalah melihat dokumen, aturan, proses verifikasi, serta keputusan lembaga yang berwenang.
Perdebatan ini semestinya tidak berubah menjadi permusuhan politik.
Kita boleh berbeda pilihan.
Kita boleh kritis kepada pemerintah.
Kita juga boleh membela orang yang kita percaya.
Tetapi kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang kita dukung.
Biarkan dokumen diperiksa.
Biarkan aturan dibaca.
Biarkan lembaga yang berwenang bekerja.
Dan biarkan masyarakat menilai berdasarkan fakta, bukan sekadar potongan video, judul berita, atau komentar media sosial.
Demokrasi membutuhkan masyarakat yang kritis, tetapi juga adil dalam menarik kesimpulan
